Syarat - Syarat / Langkah-langkah yang ditempuh dalam berperkara secara prodeo :

1. Penggugat/Pemohon yang tidak mampu (miskin) datang ke Pengadilan Agama Kayuagung mengajukan permohonan berperkara secara Prodeo (Cuma - cuma) bersamaan dengan surat Gugatan/Permohonan, baik secara tertulis atau lisan.

2. Penggugat/Pemohon yang tidak mampu (miskin) harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat, atau Surat Keterangan Sosial lainnya seperti:

Kartu Keluarga Miskin (KKM)
Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jaskesmas)
Kartu Keluarga Harapan (PKH)
Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)
3. Permohonan Penggugat/Pemohon yang diajukan bersama syarat berperkara secara Prodeo itu diperiksa oleh Majelis Hakim dalam sidang Insidentil atau sebelum dilakukan sidang pemeriksaan pokok perkara

4. Jika dalam sidang Insidentil tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat/Pemohon berperkara secara Prodeo, maka Penggugat/Pemohon dibebaskan dari seluruh biaya perkara. Akan tetapi, jika permohonan Penggugat/Pemohon tidak dikabulkan, maka Penggugat/Pemohon harus membayar panjar biaya perkara yang jumlahnya sesuai dengan taksiran Meja 1, dan uang tersebut dibayar melalui Bank BRI Cabang Kota Kayuagung.

5. Pembayaran Panjar Biaya Perkara akibat tidak dikabulkannya permohonan Prodeo ini berlaku dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya putusan sela, dan jika tidak dibayar dalam jangka waktu tersebut, maka Gugatan/Permohonannya di coret dari daftar perkara.

6. Perihal permohonan beracara secara Prodeo ini, dapat diajukan pula pada tingkat banding dan kasasi. Dan masing-masing tingkatan tersebut Penggugat/Pemohon tetap harus melampirkan lagi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa / Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat secara tersendiri atau surat keterangan sosial lainnya seperti ketika mengajukan permohonan Prodeo pada Peradilan Tingkat Pertama.

Dasar Hukum : Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

PROSEDUR BERPERKARA PRODEO
PRODESUR BERPERKARA PRODEO TINGKAT PERTAMA
1. Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang pertama.
2. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan melalui kepaniteraan
3. Panitera/ Sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran
4. Ketua Pengadilan berwenang memeriksa berkas berdasarkan pertimbangangan Panitera/ Sekretaris dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara jika permohonan dikabulkan
5. Jika permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa
6. Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi dan/ atau peninjauan kembali dengan mempertimbangan ketersediaan anggaran.

PROSEDUR BERPERKARA PRODEO DI TINGKAT BANDING
1. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
3. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama bersama bundel A dan salinan putusan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
4. Ketua Pengadilan berwenang memeriksa berkas berdasarkan pertimbangangan Panitera/ Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke pengadilan asal.
5. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon dengan membayar biaya banding.
6. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding dikabulkan, permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon.

PROSEDUR BERPERKARA SECARA PRODEO DI TINGKAT KASASI:
1. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.
3. Berita Acara pemeriksaaan permohonan berperkara secara prodeo oleh majelis hakim Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuhan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan berperkara secara prodeo.
4. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung bersama bundel A dan Bundel B.
5. Majelis hakim tingkat kasasi memeriksa secara bersamaan permohonan berperkara secara prodeo dengan pemeriksaan pokok perkara yang dituangkan dalam putusan akhir.

Rincian Biaya Prodeo Yang Dibebankan ke Negara. Biaya perkara prodeo dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama. Komponen biaya perkara prodeo meliputi:

1. Materai
2. Biaya Pemanggilan para Pihak
3. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
4. Biaya Sita Jaminan
5. Biaya Pemeriksaan Setempat
6. Biaya Saksi/Ahli
7. Biaya Eksekusi
8. Alat Tulis Kantor (ATK)
9. Penggandaan/fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara
10. Penggandaan salinan putusan
11. Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu
12. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi
13. Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai

Biaya perkara prodeo dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan anggaran yang tersedia pada DIPA dan ketentuan-ketentuannya. Biaya perkara prodeo pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama